Kliknusae.com - Pemerintah sebaiknya membuat kebijakan dan aturan yang lebih tegas mengenai mudik di tengah wabah virus corona (Covid-19). Sebab, jika hanya  sekadar imbauan tak akan menyurutkan masyarakat untuk mudik ke kampung halaman.

"Perlu ketegasan dari pemerintah, supaya masyarakat bisa memutuskan lebih jelas lagi mereka mudik apa tidak tahun ini," demikian dikemukakan Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Rusli Cahyadi dalam webinar yang diselenggarakan LIPI pada Selasa (14/4/2020).

Dari hasil riset yang dilakukan LIPI, Rusli mengungkap sebanyak 43,78 responden memilih untuk tetap mudik di tengah wabah virus corona.

Sementara, ada sekitar 56,22 persen yang menyatakan tidak akan mudik.

Seluruh responden yang berencana mudik teridentifikasi berasal dari lima besar provinsi, yakni dari Provinsi Jawa Barat (22,94 persen), DKI Jakarta (18,14 persen), Jawa Timur (10,55 persen), Jawa Tengah (10,02 persen), dan Banten (4,68 persen).

"Lima provinsi ini merupakan wilayah-wilayah yang relatif besar angka pasien positif virus corona," ujarnya.

Menurut Rusli partisipasi warga untuk mematuhi imbauan tidak mudik sangat dibutuhkan untuk menekan penyebaran virus corona.

Warga harus menyadari bahwa potensi penularan bisa semakin masif jika mereka mudik.

Kendati demikian, Rusli mengatakan penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta dan daerah penyangga lainnya yang akan segera menyusul diprediksi akan mempengaruhi niat masyarakat untuk mudik.

Pakar Migrasi dan Kependudukan Universitas Gadjah Mada (UGM) Sukamdi menyatakan, imbauan untuk tidak mudik dari pemerintah dikhawatirkan tidak akan cukup mempan. Pasalnya, persoalan mudik sudah masuk ke ranah kultural.

Di sisi lain, dalam situasi wabah corona seperti sekarang, banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan, sehingga mereka memutuskan untuk pulang ke kampung halaman.

"Imbauan tidak akan selalu berjalan. Karena alasan sosiokultural, dan juga alasan ekonomi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan," tegas Sukamdi.

Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo mengatakan pemerintah masih terus berpaya melakukan intervensi agar warga tidak mudik.

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka pemudik adalah dengan melarang aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri, serta karyawan BUMN untuk mudik.

"Saya kira itu cukup mengurangi angka pemudik. Lalu tinggal bagaimana kita melakukan intervensinya dengan intensitas cukup tinggi, sehingga kita bisa mengatasinya dengan cepat," ujar Agus.

(adh/cnn)