Kliknusae.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memuji cara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggaet investor. Kemampuan entrepreneurship menjadi penting dalam menarik investasi di suatu daerah.

Dengan cara ini maka tidak saja mendorong  peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),tetapi juga mampu  dalam keuangan sehingga tidak terlalu bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat

"Seperti Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil) punya kemampuan entrepreneurship yang baik sehingga banyak investor masuk dan PAD-nya meningkat," kata Tito saat memberikan sambutan dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) ke-VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Jakarta,belum lama ini.

Tito menyatakan, saat ini beberapa pemerintah daerah (pemda) masih belum mandiri dalam keuangan karena bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat.

Dari data yang dimiliki Kemendagri, tutur Tito, PAD pemda provinsi menyumbang sebesar 46 persen untuk APBD. Sementara PAD pemda kabupaten/kota hanya 15 persen menyokong APBD.

"Artinya, 85 persen (APBD kabupaten/kota) tergantung dari dana transfer pusat," ucap Tito di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (26/11/19).

Untuk itu, Tito memuji kepala daerah yang telah berimprovisasi dalam peningkatan APBD sesuai koridor hukum, salah satunya Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil yang dijadikan "percontohan".

Gubernur Jawa Ridwan Kamil saat berada ditengah-tengah peserta Musyawarah Nasional (Munas) ke-VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Jakarta,belum lama ini. Foto: dok humas jabar

Emil pun memiliki konsep delapan pintu anggaran dalam membangun Jabar. Selain APBD, pembangunan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar se-Tanah Air ini bersumber dari dana umat hingga Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam Munas ke-VI APPSI kali ini pun, Tito berpesan kepada para gubernur agar memanfaatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendongkrak PAD.

"Upayakan BUMD ini bisa menangkap peluang dan menjadi kontributor untuk PAD , jangan menjadi beban pemda tapi jadi penyumbang," ujarnya.

Selain itu, Tito juga mengimbau para gubernur untuk memanfaatkan teknologi informasi (IT) untuk keterbukaan dan kemudahan perencanaan, pengawasan dan penggunaan APBD lewat e-budgeting, e-katalog dan e-controlling.

Jika menggunakan cara lama, Tito menilai celah korupsi atau penyalahgunaan anggaran karena tidak transparan akan terbuka lebar.

"Jadi pemda harus membangun sistem memanfaatkan IT dalam rangka mengawasi, merencanakan, dan mengeksekusi penggunaan APBD," tuturnya.

Tito pun menegaskan bahwa pihaknya sudah menerbitkan surat edaran tentang transaksi cashless dengan sistem banking kepada semua kepala daerah untuk memudahkan monitoring aliran uang.

Adapun Munas ke-VI APPSI yang dihadiri 34 gubernur se-Indonesia ini berlangsung selama dua hari dan secara resmi dibuka oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin pada Senin (25/11/2019).

(adh)