Kliknusae.com -  Desa Wisata Djangga Dolok, Toba Samosir, Sumatera Utara (Sumut) di  Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang termasuk destinasi pariwisata super prioritas masih minim data kunjungan wisatawan mancanegara.

Padahal data ini sangat diperlukan untuk mengukur, apa saja yang dinginkan wisman. Selama ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumut menemui kesulitan untuk mendata jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke kawasan dengan udara sejuk dan keunikan rumah adat.

"Begini, untuk data wisman biasanya diperoleh per pintu masuk. Data tersebut ada di masing-masing kota atau kabupaten. Nah, kita selalu minta tetapi mereka tidak pernah mengirim. Termasuk untuk di Djangga Dolok ini. Jadi kita tidak punya data itu," demikian dikemukakan Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara, Mukhlis kepada Kliknusae.com,Jumat (08/11/2019).

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memasukan Djangga Dolok sebagai destinasi super prioritas.

Menurut Mukhlis, kesulitan lain untuk bisa mencatat trafik kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang masuk ke Djangga Dolok karena di area tersebut tidak ada pos retribusi.

"Kita akan lebih mudah menghitung jumlah wisnu atau wisman yang masuk ke suatu kawasan wisata kalau ditempat tersebut sudah dipungut retribusi," tambah Mukhlis.

Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, H. Muchlis. Foto:Dok

Salah satu keunggulan Djangga Dolok adalah udaranya yang sejuk. Suhunya sekitar 19 derajat celcius hingga menjelang siang hari.

Dulu, destinasi tersebut memiliki rumah adat dengan usia sekitar 250 tahun. Namun, jejak sejarah hilang karena kebakaran.

Kini, Ruma Bolon-Op Marhutala Manurung telah direstorasi dan difungsikan sebagai homestay. Kapasitas huninya sebanyak 20 orang. Harga sewa Rp 100.000 per malam.

Selain homestay, Djangga Dolok memiliki alam eksotis. Hutan lindungnya hijau dan rimbun.

Kawasan tersebut memiliki satwa endemik Burung Rangkong. Ada juga kawanan spesies primata. Djangga Dolok juga mengembangkan eco-wisata sungai.

Gaet Investasi

Bukan hanya menarik bagi turis, kawasan pariwisata itu ternyata memiliki potensi yang mampu menarik investasi.

Hingga September 2019, terdapat tujuh investor atau Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berinvestasi di Danau Toba.

PMA tersebut berasal dari berbagai negara di Asia, terutama China, Jepang, dan Korea Selatan.

Adapun total nilai investasi dari ketujuh PMDN dan PMA yang masuk tersebut sebesar Rp 6,1 triliun, dengan fokus pengembangan pada fasilitas akomodasi atau hotel.

Para investor yang masuk ternyata menjadi daya dorong bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan Destinasi Wisata Super Prioritas Danau Toba

Percepatan pembangunan lima Destinasi Wisata Super Prioritas itu juga didukung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui kucuran anggaran senilai Rp 7,1 triliun pada 2020.

Super prioritas

Sementara itu, Ditjen Bina Marga melalui program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) mendukung percepatan pembangunan di Danau Toba.

Dirjen Bina Marga Sugiyartanto menjelaskan, Ditjen Bina Marga mengalokasikan anggaran Rp 350.776.802.000 untuk membangun 489,20 kilometer (km) jalan akses dan 2.568,90 meter (m) jembatan pada 2019.

"Hingga kini, pembangunan fisik telah mencapai 54,78 persen," katanya.

Selain anggaran tersebut, Kementerian Keuangan telah memberikan tambahan dana on top khusus untuk mengakselerasi penyelesaian infrastruktur bidang pariwisata.

Sugiyartanto mengatakan, Ditjen Bina marga mendapat tambahan dana sekitar Rp 3 triliun pada 2020.

Dana itu bakal dialokasikan untuk membangun dan memelihara jalan akses menuju 5 destinasi pariwisata super prioritas.

Meski menemui sejumlah kendala seperti pembebasan lahan, Ditjen Bina Marga berupaya merampungkan pembangunan dengan melibatkan instansi lain, termasuk pemerintah daerah setempat.

Soal lain yang dihadapi, imbuh dia, adalah adanya utilitas pada lokasi pekerjaan pelebaran jalan.

"Memang dibutuhkan koordinasi dengan pemilik jasa supaya utilitas dapat dipindahkan," ujarnya.

Ia pun menegaskan, Ditjen Bina Marga ikut mendukung Integrated Tourism Development Masterplan yang melibatkan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, serta badan usaha.

"Dalam master plan yang dikoordinasikan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR itu telah ditetapkan pembagian tugas setiap stakeholders," jelasnya.

Adapun tanggung jawab Ditjen Bina Marga di antaranya penanganan jalur non nasional yang penting dalam mendukung Key Tourism Area (KTA).

Adanya pembangunan akses jalan maupun jembatan yang diampu Ditjen Bina Marga, maka Danau Toba bakal lebih mudah dikunjungi.

(adh)