Kliknusae.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menjalin kesepakatan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pengembangan wisata di kawasan konservasi. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar mencapai visi dan misi Kabinet Indonesia Maju, seluruh kementerian/lembaga dapat bekerja lintas sektoral.

"Lintas sektoral yaitu kerja bersama, bukan berarti tumpang tindih, melainkan bersinergi, saling mendukung dan memperkuat sesuai dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing," papar Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong, saat menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Parekraf Angela Tanoesoedibjo, di Jakarta, Kamis (14/11/2019), disitat dari laman jpp.go.id.

Seperti diketahui, Pemerintah telah menetapkan destinasi wisata super prioritas, yaitu Danau Toba (Sumatera Utara), Candi Borobudur (Jawa Tengah/Yogyakarta), kawasan Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan kawasan Likupang (Sulawesi Utara).

Menurut Wamen Alue Dohong, KLHK khususnya di Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) memiliki banyak sumber daya alam terutama konservasi yang potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia.

"Jadi banyak taman nasional yang belum terekspose dan menjadi destinasi wisata yang dapat menumbuhkan perekonomian dan kesempatan kerja. Kami menyambut baik, misalnya investasi wisata di kawasan konservasi. Perlu kita diskusikan lagi terutama bagaimana langkah-langkah kerjasamanya, baik itu dalam hal promosi, sekaligus misi utamanya untuk menjaga dan memelihara lingkungan hidup di kawasan konservasi," papar Alue Dohong.

"Bagi kita, khususnya yang di kawasan konservasi memang potensinya besar untuk menarik kunjungan wisatawan, tetapi prinsip-prinsip menjaga lingkungannya, dengan tidak mengubah bentang alam yang masif dan tidak menyebabkan gangguan terhadap flora dan fauna, itu prinsip utama. Wisatawan datang itu karena keindahan alamnya, sehingga harus kita jaga," sambung Alue.

Sementara Wamen Angela Tanoesoedibjo memaparkan, Kemenparekraf berkomitmen untuk bisa mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan tetap menghormati alam, budaya, dan sumber daya di wilayah tersebut.

"Jadi memang tujuan kami datang ke sini, bagaimana kita tidak hanya berkoordinasi, tapi juga bekerjasama tanpa adanya tumpang tindih seperti yang Pak Wamen katakan tadi. Tentunya supaya bisa sama-sama berjalan antara pengembangan wisata dan konservasi itu sendiri," papar Angela.

Hasil dari pertemuan tersebut, Alue Dohong menyampaikan sejumlah kesimpulan. Pertama, yaitu perlu segera dilakukan kaji ulang terhadap Nota Kesepahaman antara dua kementerian ini yang akan habis tahun depan. Kedua, perlu dilakukan perluasan koordinasi kementerian/lembaga lain di antaranya Kementerian Desa, Kementerian BUMN, dan Kemendikbud.

Kemudian yang ketiga, perlu dilakukan identifikasi program kerja sama pengembangan wisata antara KLHK dan Kemenparekraf di luar destinasi wisata prioritas dan super prioritas. Keempat, perlu ada pertemuan dengan Pemda untuk mengetahui kondisi hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan selama ini. Kelima, perlu dibuat tabulasi peran masing-masing stakeholder dan dilakukan pertemuan secara berkala untuk evaluasi kemajuan kerjanya.

Dalam pertemuan itu, Wamen Alue Dohong didampingi Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, Direktur Kemitraan Lingkungan KLHK, dan Plt. Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat KLHK.***(IG)