Kliknusae.com - Kota Bandung yang merupakan Ibu Kota Jawa Barat akan menjadi daerah percontohan (pilot project) pembangunan sistem transportasi massal bernama Sutri Nama dan Indobus. Pembangunan sistem transportasi tersebut juga akan diterapkan di empat kota lainnya, yakni Kota Makassar, Kota Pekanbaru, Kota Batam, dan Kota Semarang.

Terkait hal ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Bandung Oded M Danial pun menandatangani nota kesepakatan dengan Kementerian Perhubungan RI mencakup sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sistem transportasi massal tersebut. Penandatanganan digelar di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Selasa (8/10/19) lalu. Diikuti pula kepala daerah empat kota lainnya.

Menurut Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil ini, nota kesepakatan tersebut akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Maka itu, dia mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak terkait yang sudah menjadikan Kota Bandung sebagai daerah percontohan.

"Sebagai penerima manfaat, kami mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang sedang berlangsung. Yang memang kewajiban bersama sebagai pemerintah yang mempunyai tupoksi yang sama melayani masyarakat. Kami berterimakasih karena Kota Bandung, Jawa Barat sebagai percontohan untuk memulai transportasi publik berbasis bus," papar Emil dikutip dari laman Humas Jabar.

Sutri Nama sendiri singkatan dari Sustainable Urban Transport Indonesia Nationally Appropriate Mitigation Action. Sutri Nama merupakan program yang bertujuan membangun sistem transportasi perkotaan sekaligus berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim akibat efek gas rumah kaca. Nantinya, kebijakan transportasi dan proyek infrastruktur dibangun secara berkelanjutan dan didukung program nasional transportasi perkotaan.

Sedangkan, Indobus adalah Indonesian Bus Rapid Transit Corridor Development Project yang merupakan komponen teknis tambahan dari program Sutri Nama. Tujuannya, memberikan bantuan teknis kepada kota percontohan untuk melaksanakan Sistem Bus Rapid Transit (BRT) dengan lajur khusus.

Untuk pihak pelaksana kegiatan pembangunan transportasi massal tersebut, yaitu Deutsche Gesellschaft fa¼r Internationale Zusammenarbeit (GIZ) yang berada di bawah koordinasi Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI.

GIZ merupakan Tim Teknis Jerman yang dimandatkan secara bersama-sama oleh Pemerintah Republik Federal Jerman melalui BUMB, Pemerintah Kerajaan Inggris Raya, dan Irlandia Utara melalui BEIS, serta Konfederasi Swiss yang diwakili State Secretariat for Economic Affairs (SECO) Swiss untuk melaksanakan program tersebut.

Melalui nota kesepakatan pilot project Sutri Nama dan Indobus ini diharapkan seluruh pihak dapat menjalankan peran dengan optimal, sehingga seluruh kota-kota di Indonesia dapat berkontribusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim, khususnya melalui kebijakan transportasi.

Emil juga menjelaskan, kondisi perhubungan kota-kota metropolitan Tanah Air saat ini masih mengandalkan kendaraan pribadi. Jika kondisi tersebut dibiarkan, kemacetan luar biasa yang berdampak pada kegiatan ekonomi akan mengancam.

"Kita pahami metropolitan-metropolitan di Indonesia ini kalau hanya mengandalkan kendaraan pribadi hanya tinggal menunggu waktu pasti akan terjadi kemacetan luar biasa yang mengganggu ekonomi," jelasnya.

Untuk menindaklanjuti program BRT, yang targetnya bisa beroperasi satu setengah tahun lagi ini, lanjut Emil, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan rute dan pengadaan bus.

"Langkah berikutnya adalah melakukan implementasi rute-rute dan pembelian bus yang nanti difasilitasi oleh Kementerian Perhubungan," lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Budi Setiyadi menerangkan, pihaknya berkomitmen dan konsisten dalam meningkatkan pelayanan angkutan umum, termasuk BRT melalui modernisasi bus. Hal ini diharapkan bisa menjadi pilihan masyarakat dalam bertransportasi.

"Sekarang pertumbuhan di kota-kota itu selalu dengan kemacetan-kemacetan, selalu dikeluhkan demikian," ungkap Budi.

Karena itu, komitmen Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan layanan angkutan umum mempunyai beberapa tujuan. Pertama, untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kedua, untuk meningkatkan kualitas udara, karena selama ini polusi udara dan efek gas rumah kaca diakibatkan oleh polusi dari transportasi darat.

"Yang jarang dipahami oleh kita semuanya. Masyarakat kurang begitu paham tentang polusi udara yang diakibatkan, 90 persen penyumbang polusi udara disebabkan oleh transportasi darat," terangnya.

"Sudah saatnya sekarang ini komitmen kita Indonesia dan juga komitmen dunia juga Indonesia untuk mendorong Indonesia untuk memperbaiki kualitas angkutan umum. Tujuannya, memperbaiki kualitas udara, untuk mengurangi angka kecelakaan, dan juga untuk efisiensi dan efektivitas di mana selalu bicara kalau ada kemacetan pasti bicara menyangkut kerugian karena memang penggunaan BBM yang berlebih," pungkas Budi.*** (IG)