Kliknusae.com - Ini kesekian kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti soal perijinan di tanah air. Ia memiliki penilaian tersendiri terhadap sistem perizinan investasi di Indonesia yang menurutnya masih terbilang sangat 'birokrat'.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi di depan para menteri Kabinet Kerja saat memimpin rapat terbatas dengan topik Perbaikan Ekosistem Investasi di Kantor Presiden, Jakarta.

"Perizinan berinvestasi di negara kita betul-betul prosedural, terlalu banyak aturan, terlalu banyak UU-nya, berbelit-belit," kata Jokowi, Rabu (11/9/2019).

"Bukan hanya sulit diprediksi tapi juga terlalu banyak diskresi-diskresi yang dilakukan kementerian, sehingga selalu berubah-ubah," tegasnya.

Jokowi mengaku sampai saat ini masih kerap kali menerima keluhan dari para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, terkait perizinan investasi yang rumit.

Situasi ini, kata Jokowi, dikhawatirkan akan memberikan citra negatif terhadap investor. Apalagi, negara-negara lain sudah gencar melakukan perbaikan untuk menarik arus investasi.

"Situasi yang mereka hadapi akan memberikan citra yang negatif, karena dibandingkan dengan negara lain, mereka perizinan jauh lebih cepat, jauh lebih sederhana dan juga memberikan insentif yang jauh lebih menarik," katanya.

Jokowi memahami, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menarik minat investor berinvestasi di Indonesia.

Namun, kepala negara mengaku masih ada saja keluhan investor terkait hal itu.

"Saya kira kita harus bisa lebih cepat lagi. Karena negara-negara pesaing kita, kompetitor kita berlomba berbenah dengan tawaran yang lebih menarik berinvestasi. Sehingga yang saya ceritakan kemarin 33 perusahaan tidak ada satupun yang ke Indonesia itu saya kira ini menjadi catatan besar bagi kita," tegasnya.

(adh/cnbci)