Klik nusae - Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara akhirnya memberikan alasan soal dua unicorn (Traveloka dan Tokopedia) yang digadang-gadang masuk dalam bisnis travel umroh.

Menurut pria kelahiran Bogor 60 tahun lalu itu bahwa Traveloka dan Tokopedia tidak akan menjadi penyelenggara ibadah umrah seperti yang dikenal sekarang ini.

"Mei lalu saya sudah melaporkan kepada Kementerian Agama tentang recana ini. MoU itu tidak akan ditandatangani kalau tidak diteliti juga oleh Kementerian Luar Negeri," demikian dikemukakan Rudiantara seperti dilansir situs www.dpr.go.id, Selasa (23/7/2019).

Komisi I Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Lebih lanjut, Rudiantara mengatakan, Pemerintah Arab Saudi memiliki daya tawar atau bargaining core yang lebih tinggi dibanding Pemerintah Indonesia.

Baca Juga: Kementerian Agama "Tutup" Keinginan Traveloka Dan Tokopedia Masuk Travel Haji

"Justru bagaimana caranya kita baik-baikin mereka agar kita ini bisa masuk duluan. Jujur saya katakan, saya ingin secure 10 tahun ke depan. Visi mereka meningkatkan umrah dari 10 juta menjadi 30 juta, salah satunya melalui visi digital. Mereka akan membuat proses bisnis yang baru, saya tidak ingin Indonesia hanya menjadi pasar," jelas Rudiantara.

Dalam rapat kerja tersebut Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan maksud dari ditekennya nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI dalam menggandeng dua perusahaan unicorn, yaitu Traveloka dan Tokopedia, untuk menjadi penyelenggara pemberangkatan ibadah umrah .

"Kalau MoU itu maksudnya adalah nantinya Traveloka dan Tokopedia akan menjadi penyelenggara umrah secara digital, tentu akan melanggar Undang-Undang Haji (UU PIHU). Selain itu, hal tersebut akan berpotensi mematikan biro Haji dan umrah yang ada," ujarnya  Sukamta.

Baca Juga: Komisi VIII DPR Akan Panggil Kominfo Terkait Travel Umroh

Meski saat ini Pemerintah Arab Saudi tengah menggencarkan digitalisasi dalam pelayanannya, lanjut Sukamta, biro Haji dan umrah yang ada di Indonesia atau negara-negara lain harus bisa menyesuaikan.

Menurutnya, terdapat dua pilihan yaitu dengan tetap menggandeng perusahaan digital seperti Traveloka dan Tokopedia atau dengan melakukan pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah ada.

"Kalau pilihannya menggandeng dua unicorn tersebut, ini punya potensi mematikan biro Haji dan umrah yang sudah ada dengan jumlah ribuan dan menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Apalagi, biro Haji dan umrah tidak mungkin bisa diselenggarakan oleh yang tidak muslim," imbuh politisi PKS ini.

Baca Juga: ASITA: Mendorong Unicorn Masuk Travel Umroh Bisa Kebablasan

Legislator daerah pemilihan DI Yogyakarta ini mendorong agar pemerintah berpihak kepada UMKM penyedia layanan travel haji dan umrah yang ada, supaya bisa catch up dalam mengejar perkembangan digital dalam penyelenggaraan ibadah umrah.

Menurutnya, dengan perkembangan teknologi ini, mau tidak mau yang tidak bisa mengejar pasti mati.

"Yang offline kalau tidak adaptasi ya akan mati. Kita harap pemerintah lebih memilih memberdayakan UMKM yang ada. Kalau nanti ada seleksi lagi urusan nanti, kan nanti akan ada pemain baru dan survival. Bahwa yang paling penting, masyarakat harus mendapatkan keuntungan besar tetapi jangan mematikan usaha yang sudah ada," paparnya.

(adh)