KLIKNUSAE.com - Ketua Riung Priangan, Arief Bonafianto, menyampaikan keprihatinannya atas dampak dari keputusan Menteri Keuangan yang memotong anggaran kegiatan di hotel.

Menurut Arief, keputusan ini telah berimbas besar pada sektor perhotelan di Jawa Barat. Khususnya di wilayah Bandung dan sekitarnya.

Dampak yang sangat dirasakan tersebut adalah dengan banyaknya kegiatan rapat pemerintah yang dibatalkan atau ditunda.

"Kami merasakan dampaknya secara langsung. Sudah banyak tamu dari instansi pemerintah yang melakukan hold atau menunda kegiatan meeting di hotel," kata Arief ketika dihubungi Kliknusae.com, Kamis 14 November 2024.

"Bahkan, di teman-teman Riung Priangan juga banyak hotel menyatakan meeting yang berasal dari kementerian  sudah ada beberapa yang di cancel," lanjut Arief--yang juga General Manager Arion Suites Hotel Bandung ini.

Kondisi ini, lanjutnya,  tentu mempengaruhi okupansi dan pendapatan hotel. Terutama yang selama ini sangat mengandalkan kegiatan dari sektor pemerintah.

Arief menambahkan bahwa situasi ini juga berdampak pada pekerja hotel, penyedia layanan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition), dan sektor-sektor pendukung lainnya.

Sementara itu, pengurangan kegiatan pemerintah, yang biasanya menjadi salah satu sumber utama pemasukan hotel, menimbulkan kekhawatiran. Utamanya, potensi penurunan ekonomi di kalangan pelaku industri.

Arief Bonafianto, Ketua Riung Priangan--yang juga GM Arion Suites Hotel Bandung. (Foto: Dok.Kliknusae.com)

Ia berharap ada kebijakan penyesuaian yang lebih proporsional agar sektor ini bisa tetap berjalan tanpa terganggu secara drastis.

"Pemangkasan anggaran memang tidak dapat dihindari. Tetapi kami berharap ada pendekatan yang lebih seimbang sehingga kegiatan ekonomi tetap berjalan," pintanya.

Hotel-hotel di Bandung siap mendukung efisiensi anggaran dengan menawarkan paket meeting yang lebih terjangkau. Namun tetap efektif untuk mencapai tujuan pemerintah.

Situasi ini diharapkan bisa mendapatkan perhatian dari berbagai pihak terkait.

Terutama pemerintah pusat, agar solusi terbaik dapat dicapai untuk meminimalisir dampak ekonomi yang dirasakan industri perhotelan serta pihak-pihak lainnya yang terkait. ***