KLIKNUSAE.com – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyambut baik usulan rasionalisasi hotel milik BUMN atau  Badan Usaha Milik Negara.

“Sejak lama, kami sebetulnya sudah menyoroti hal ini. Sebaiknya BUMN itu hadir pada bisnis atau usaha-usaha yang swasta tidak main. Bukan, malah ‘makanin’ bisnis yang swasta juga banyak terjun disitu,” kata dr. Yuno Abeta Lahay, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPP PHRI ketika dihubungi Kliknusae.com, Rabu 6 Maret 2024.

Menurut Yuno, selama ini banyak kegiatan atau agenda dari pemerintah yang menggunakan hotel-hotel milik BUMN.

“Sehingga, tidak ada pemerataan ekonomi, khususnya di sektor pariwisata (hotel). Karena, yang terjadi hanya berputar-putar saja disitu,” tegas Yuno—yang juga Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif APINDO ini.

BACA JUGA: Menyambut Datangnya Bulan Puasa, el Hotel Bandung Gelar Semarak Ramadhan

Sebagaimana diketahui, Menteri Pertahanan yang kini sebagai Capres Prabowo Subianto berpendapat bahwa hotel-hotel BUMN tidak diperlukan.

Alasannya, bisnis hotel yang dikelola BUMN dianggap tidak strategis. Justru, yang diperlukan sekarang kegiatan (bisnis BUMN) yang memberikan dampak optimal bagi pembangunan ekonomi nasional.

Terhadap hal itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menegaskan dukungannya terhadap pendekatan Prabowo Subianto.

Terutama,  terkait rasionalisasi dan privatisasi BUMN yang dianggap tidak memiliki peran strategis, termasuk hotel-hotel BUMN.

BACA JUGA: PHRI Perkirakan Okupansi Hotel Saat Libur Lebaran 2024 Lebih Tinggi, Ini Pemicunya

Dalam acara Mandiri Investment Forum di Jakarta, baru-baru ini, Erick Thohir menggarisbawahi keputusan untuk mengkonsolidasikan hotel-hotel BUMN di bawah satu payung, yakni PT Hotel Indonesia Natour (HIN).

Menurutnya, hotel-hotel tersebut dianggap tidak signifikan, dan langkah tersebut mendukung fokus pada peran strategis dan efisiensi operasional BUMN.

Erick memaparkan tiga pilar utama yang harus dijalankan oleh BUMN. Pertama, menjadi korporasi yang sehat untuk menjadi penyumbang pendapatan negara melalui pajak dan dividen.

Kedua, aktif berinvestasi di sektor-sektor strategis guna mendukung pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Ketiga, mendukung ekonomi kerakyatan. ***