KLIKNUSAE.com -  Provinsi Jawa Barat mendorong perlunya pembangunan konektivitas, disamping stabilitas pangan yang perlu dijaga secara berkelanjutan.

Tak hanya itu, langkah kolaboratif masih menjadi kunci dalam pembangunan di Jabar. Secara pentaheliks, pembangunan di Jabar setidaknya memerlukan keterlibatan berbagai unsur.

Baik itu, akademisi, bisnis, komunitas, pemerintahan, hingga media guna menghadirkan iklim pembangunan yang kondusif.

Dengan begitu pembangunan konektivitas atau kolaborasi ini akan mempercepat terlaksanakan program-program yang sudah direncanakan.

Demikian terungkap dalam Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jabar Tahun 2025, di Trans Luxury Hotel Bandung, Rabu 24 Januari 2024 lalu.

Jabar mengusung tema pemerataan pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 - 2030.

BACA JUGA: Jawa Barat Tak Masuk Program “Jalin Nusantara” Bersama Tiktok, Ini Kata Ketua GIPI

Penjabat Sekda Jabar Taufiq Budi Santoso mengungkap bahwa berdasarkan beberapa kajian, terdapat sejumlah isu secara global. Begitu pun isu nasional yang perlu diperhatikan dengan persiapan yang matang.

"Mulai dari perencanaan, kita dapat memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan tersebut. Sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memang ini menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang akan kita laksanakan bersama," ujar Taufiq Budi Santoso.

Taufiq menyebut bahwa 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025 - 2030 dan merupakan tahun awal untuk membangun fondasi yang diharapkan dapat mengakselerasi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

BACA JUGA: Noor Syahlevie, Terpilih Sebagai Ketua IHGMA Jawa Barat 2024-2027

Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah

Beberapa isu yang patut diperhatikan pada 2025 antara lain dari sisi perencanaan, dokumen yang digunakan sebagai pedoman.

Termasuk untuk pedoman penyusunan RKPD dan Rencana Kerja 2025 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah. Atau  RPD  2024 - 2026 (masa transisi).

Isu selanjutnya yakni pada 2025 UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Daerah mulai diterapkan.

Menurut Taufiq ini akan mempengaruhi skema pendanaan provinsi maupun kabupaten dan kota di Jabar.

"Kemudian 2025 ada langkah lanjut Pemilu 2024 termasuk pilkada. Nanti ada pemerintahan baik di Pusat, provinsi, kabupaten/kota hasil pemilu/pilkada," kata Taufiq.

BACA JUGA: Penjabat Gubernur Bey Apresiasi Komitmen Bank BJB Dukung Sektor UMKM

"Kemudian di tahun 2025 diperkirakan ekonomi Jabar akan tumbuh secara berkualitas. Dan ini juga akan dipengaruhi kondisi nasional maupun global," tambahnya.

Maka, tantangan perekonomian harus dijawab sebaik mungkin. Seperti halnya menjaga stabilitas perekonomian, menjaga inflasi di kisaran 2-3 persen.

"Alhamdulillah tahun 2023 kita bisa mengendalikan (inflasi) di angka 2,48 persen," katanya.

Lalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di rentang 5 -6 persen, dan juga bagaimana membangun digitalisasi ekonomi dan industri yang berbasis teknologi. ***