JAKARTA, KLIKNUSAE.com – Driver ojek online memilih tidak turun ke jalan atau demo selama pemerintah pusat dan daerah memberikan relaksasi.

"Meminta pemerintah secara prioritas memberikan bantuan sosial (bansos) kepada pelaku usaha transportasi online terutama ojol, “ kata Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafari dalam keterangan terbuka, Senin 27 Juli 2021.

Taha berharap dalam  penyaluran bansos tidak melalui aplikasi dan bukan hanya kepada organisasi atau komunitas tertentu saja.

Sebagaimana diketahui pemerintah memperpanjang penerapan PPKM sampai dengan 2 Agustus 2021.

Kebiijakan ini, dipastikan juga akan berimbas kepada mereka yang berprofesi sebagai driver online.

Oleh sebab itu, ADO meminta pemerintah pusat maupun daerah memberikan relaksasi bagi pelaku usaha transportasi online secara terbuka, termasuk bansos.

BACA JUGA: Vaksinasi Pengemudi Grab WisataDorong Pemulihan Destinasi

Selain itu, Taha juga mendesak pemerintah meminta pemilik aplikasi transportasi menurunkan potongan 20 % yang biasa memotong tarif ojol baik angkutan orang, barang, dan makanan.

"Supaya meringankan biaya masyarakat dan menaikkan pendapatan pelaku usaha transportasi online di Indonesia,” katanya.

“Dan ini adalah sebagai bukti bahwa seluruh elemen bangsa harus tunduk dengan keputusan pemerintah dalam menghadapi masa pandemi, dalam rangka menyelamatkan kehidupan rakyat Indonesia," lanjutnya.

Hentikan Provokasi Ajakan Demo Driver Ojol

Taha menegaskan kepada pihak yang masih terus mengajak rekan-rekan ojol untuk turun ke jalan atas kepentingan lain, untuk tidak lagi memprovokasi ojol.

"Kepada pihak-pihak yang masih terus mengajak rekan-rekan driver online turun ke jalan atas kepentingan-kepentingan lain yang bukan kepentingan nasib driver online kami menghimbau untuk sadar dan tidak terus memprovokasi driver online," pintanya.

BACA JUGA: Traveloka dan Grab Berencana Melantai di Bursa Saham AS

Sebelumnya sempat viral, selebaran pamflet berisi seruan unjuk rasa ribuan ojol di media sosial Instagram hingga WhatsApp. Kalimat dalam pamflet tersebut juga mengajak masyarakat ikut turun ke jalan pada Sabtu lalu.

Di bagian bawah pamflet tersebut bergambar logo perusahaan Gojek dan Grab.

Namun, Ketua Aliansi Gabungan Aksi Roda Dua (Garda), Igun, membantah hal tersebut.

Dia menegaskan, seruan turun ke jalan tersebut tidak benar.

BACA JUGA: PPKM Diperpanjang, AKAR – PHRI Jabar: Tunggu Perwal Daerah

"Tidak ada aksi. Sebaran pamflet Seruan 'Aksi Nasional Jokowi End Game' itu hanya mencatut profesi ojol saja," tegas Igun.

"Kami dari Asosiasi Pengemudi Ojol Garda juga merasa dirugikan atas sebaran provokasi tersebut yang membawa nama driver ojol untuk kepentingan politis pihak yang tidak bertanggung jawab," lanjut Igun.

Garda pun mengimbau kepada perusahaan-perusahaan aplikator untuk melaporkan kepada kepolisian ihwal pembohongan tersebut.

"Karena pihak pembuat pamflet tersebut mencatut nama dan logo perusahaan-perusahaan aplikator sehingga merugikan para mitra ojolnya juga," kata Igun.

Grab Mengingatkan Kode Etik Pengemudi Ojol

Sementara itu, President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengakui belakangan ini marak beredar informasi yang tersebar melalui pesan instan soal ajakan unjukrasa.

Termasuk, memuat tangkapan layar yang mengindikasikan bahwa Grab dan beberapa platform teknologi lain akan menjadi salah satu pendukung aksi massa yang akan berlangsung di Jakarta.

“Informasi yang tersebar melalui pesan instan dan memuat tangkapan layar yang mengindikasikan bahwa Grab akan menjadi salah satu pendukung aksi massa. Dalam hal itu penyertaan logo perusahaan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Ridzki juga mengingatkan bahwa para driver ojek online dan pengiriman Grab terikat oleh kode etik.

BACA JUGA: PPKM Darurat Diperpanjang, Pemerintah Jabar Diminta Perhatikan Pedagang Kecil

Salah satunya, ketentuan yang mengatur untuk tidak terlibat atau memprovokasi mitra lain untuk melakukan kegiatan yang dapat merusak fasilitas umum.

Atas ketentuan ini, mitra yang terlibat akan bertanggung jawab secara pribadi dan karenanya membebaskan Grab dari segala pertanggungjawaban.

Sejak awal pandemi, Grab mengklaim telah berkoordinasi dengan pemerintah dan mendukung penuh upaya penanganan pandemi Covid-19.

"Secara penuh, kami juga mendukung secara penuh pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional melalui berbagai inisiatif," ujar Ridzki.

Pemerintah sendiri sekarang sedang berupaya untuk terus menekan laju kenaikan kasus Covid-19. Diantaranya dengan tetap menerapkan PPKM berdasarkan level.

Untuk daerah yang memiliki kasus Covid-19 rendah atau cenderung mengalami penurunan, maka dilakukan relaksasi kegiatan masyarakat.

***