BOGOR, Kliknusae.com - Ini memang pilihan sulit. Antara menjaga kesehatan masyarakat dan memulihkan ekonomi.

Namun, Wali Kota Bogor Bima Arya akhirnya memilih untuk melanjutkan kebijakan ganjil genap pada akhir pekan ini.

Keputusan itu diambil Bima Arya setelah menggelar  rapat bersama dengan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Bogor, Selasa (16/2/2021).

Alhasil, beberapa hotel di Kota Bogor mulai merumahkan karyawannya di luar tanggungan perusahan (unpaid leave).

"Bertepatan dengan keputusan pak Wali Kota, mulai hari ini ada beberapa hotel yang menyampaikan akan mulai merupakan karyawan. Sudah tidak kuat membayar gaji, karena zero income. Tidak ada tamu yang datang menginap," kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor, dr Yuno Abeta Lahay kepada Kliknusae.com, Selasa (16/02/2021).

Kekhawatiran anjloknya roda perekonomian, terutama di industri pariwisata sebetulnya sudah tersirat dari pernyataan yang disampaikan Wali Kota Bima Arya.

"Namun, tadi juga dilakukan pembahasan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait penurunan di bidang ekonomi, seperti tingkat hunian hotel, rumah makan, dan restoran. Termasuk pasar. Karena itu, kami harus mencari titik temu prokes yang utama tapi ekonomi diperhatikan," ungkap Bima.

Imbas pemberlakukan ganjil-genap memang cukup dirasakan terhadap  pelaku industri. Salah satu sektor yang mengalami kerugian dari kebijakan tersebut adalah bisnis wisata termasuk hotel.

"Kami sangat terdampak dengan adanya kebijakan (ganjil genap) ini. Sebab, ada penurunan sekitar 25 persen jika dibandingkan dengan weekend biasa," lanjut Yuno.

Untuk itu, Yuno meminta agar kebijakan ganjil genap ini tak diteruskan. Alasan Yuno, agar sektor ekonomi bisa berjalan maksimal di setiap akhir pekan.

"Pemkot juga perlu kontribusi PAD (pendapatan asli daerah) kan," tambahnya.

Namun, lanjut Yuno, jika Pemkot telah memutuskan untuk melanjutkan program ganjil-genap di akhir pekan, maka pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa lagi.

"Kami menyadari bahwa menjaga kesehatan menjadi prioritas di tengah pandemi seperti sekarang. Tetapi  mempertahankan agar perekonomian tetap jalan juga sama pentingnya," ujar Yuno.

Keputusan dilanjutkannya pembatasan kendaraan yang masuk ke Kota Bogor, menurut Bima Arya, berdasar dari analisa terkait evaluasi kebijakan ganjil genap dan bukan hanya soal tren kasus positif.

Menurut dia, ada tiga faktor yang menjadi indikator apakah kemudian kebijakan ganjil genap ini dilanjut. Pertama, dari dimensi mengurangi mobilitas warga yang dianggapnya berhasil.

Dari aspek kesehatan, kata dia, kuat indikasinya. Meskipun Bima enggan mengatakan kebijakan ganjil genap berhasil mengurangi jumlah kasus secara terus menerus.

"Tapi ada satu variabel yang harus dihitung ganjil genap ini dilanjutkan atau tidak, yaitu dimensi ekonomi," kata Bima.

Bima ingin melihat kembali data hotel, restoran, toko-toko, UMKM dan pasar. Menurutnya, prinsip kebijakan tersebut untuk mencari titik temu antara kesehatan dan ekonomi.

"Mungkin (kebijakan ganjil genap) bisa dibuat variasi atau diselang seling atau sebagainya. Mungkin weekend ini bisa berlaku, minggu depannya tidak," jelas Bima.

Pada kebijakan ganjil genap lanjutan pada hari Sabtu (20/2/2021) dan Minggu (21/2021) mendatang akan  lebih lentur dalam pembatasan  jam pemberlakuannya.

"Pemberlakuannya mulai jam 9 pagi hingga jam 18.00 atau jam 6 sore. Artinya memungkinkan untuk aktivitas ekonomi dibuka secara bertahap. Yang lain - lain masih sama, jam operaional dan lain - lain masih sama," kata Bima.

Bima juga kembali menyinggung, data yang menujukan tingkat efektivitas yang sangat tinggi. Dari data arus kendaraan yang masuk ke Kota Bogor, data kerumunan yang berkurang, dan yang paling penting adalah tren jumlah kasus positif covid yang menurun sangat siginifikan.

"Pada 6 Februari kemarin ada 187 kasus, 15 Februari angkanya 105. Jadi ini penurunan yang signifikan sepanjang masa pandemi di Kota Bogor," beber Bima.

Kemudian, sambung Bima, Bed Occupancy Ratio (BOR) juga dari yang tadinya 82 persen sekarang ada di 49 persen. Hal itu dibawah standar WHO sebesar 60 persen. (adh)