Kliknusae.com - Pada awal perumusan program Kartu Prakerja, terdapat dua perusahaan rintisan ( startup) unicorn yang menolak untuk menjadi mitra digital pemerintah. Mereka masih ingin melihat model bisnis dari program pemerintah tersebut.

"Perlu diketahui ada dua unicorn Indonesia yang menolak menjadi digital platform tahap awal karena mereka ingin asses kira-kira business dan modelnya bagaimana, apakah kita bisa lakukan atau tidak karena ini bukan core businessnya," kata  Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari dalam video coference, Rabu (22/4/2020).

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menyatakan, Sebab menurut dia, startup yang bersangkutan masih ingin melihat model bisnis dari program pemerintah tersebut.

Ditambah lagi, program yang ditawarkan pemerintah bukanlah core business dari perusahaan startup yang bersangkutan.

"Perlu diketahui ada dua unicorn Indonesia yang menolak menjadi digital platform tahap awal karena mereka ingin asses kira-kira business dan modelnya bagaimana, apakah kita bisa lakukan atau tidak karena ini bukan core businessnya," ujar dia dalam video coference, Rabu (22/4/2020).

Namun demikian, hal dirinya tidak memberikan penjelasan lebih rinci mengenai kedua startup unicorn tersebut.

Untuk diketahui ada sejumlah startup berstatus unicorn di Indonesia yang telah menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan Kartu Prakerja.

Tokopedia dan Bukalapak telah menjadi mitra digital pemerintah dalam menyalurkan program Kartu Prakerja.

Sementara Ovo bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra pembayaran program Kartu Prakerja.

Secara total, ada delapan platform digital yang bekerja sama dengan pemerintah. Selain Bukalapak dan Tokopedia, ada Mau Belajar Apa, Ruang Guru, Pijar Mahir, Pintaria, Sekolahmu, dan prakerja.kemnaker.go.id.

Denni pun mengatakan, penjajakan antara pemerintah dengan perusahaan-perushaan digital dalam negeri telah dilakukan sejak pertengahan tahun lalu.

"Desain program Kartu Prakerja tidak lahir sekonyong-konyong. Karena ini sudah didiskusikan sejak Juni (2019) ketika saya masih Deputi Ekonomi di Kantor Staf Presiden. Disitu saya nggak terhitung konsultasi dengan stakholder baik peneliti, ekonom, serikat pekerja, KADIN, APINDO, lebih dari 50 HRD perusahaan digital platform," ujar dia.

Hingga saat ini, menurut Denni, sudah ada empat mitra digital baru yang menunjukkan ketertarikan untuk menjadi platform digital Kartu Prakerja.

Namun demikian, pemerintah masih dalam proses evaluasi program yang baru terlaksana dalam beberapa pekan belakangan.

"Tapi kami tentu evaluasi juga yang delapan mitra ini. Jadi tidak terburu-buru untuk ekspansi," pungkas Denni.

(adh/kom)