Kliknusae.com - Relaksasi atau pelonggaran kredit dari perbankan ditengah pandemi corona (Covid-19) ternyata belum dirasakan oleh pelaku industri. Kebijakan Kementerian Keuangan yang sudah diluncurkan akhir Maret lalu itu seperti angin "surga" saja.

Paling tidak, seperti apa yang dirasakan pelaku industri pariwisata yang tergabung di The Travel Agents Association of Indonesia-Asosiasi Travel Agen Indonesia (Astindo) Jawa Barat.

"Di kalangan bawah,pemilik rental (transportasi)  sebagai kreditur masih keberatan dengan kebijakan relaksasi dari pihak bank atau leasing. Dimana dalam situasi zero income tetap harus bayar minum bunga kredit," kata Ketua DPD Astindo Jawa Barat,Joseph Sugeng Irianto dalam webinar Ngabuburit Pariwisata Nasional dengan tajuk "Pariwisata Daerah Pasca Covid-19 Bagaimana Prospeknya Khususnya di Jawa Barat" yang digelar Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Jawa Barat bersama Masata,Senin (17/4/2020).

Menurut Joseph, bank tidak saja mengharuskan membayar bunga berjalan,tetapi juga memberikan opsi untuk memperpanjang tenor.

"Pilihan ini sesungguhnya tetap saja memberatkan. Untuk itu, kami mohon pemerintah lebih memperhatikan. Dalam kesempatan ini kepada Kementerian Pariwisata kiranya juga bisa disampaikan kondisi kami yang bergerak di sektor travel ini," kata Joseph.

Tampil sebagai pembicara dalam acara ini Deputi Bidang Industri dan Investasi Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf Fadjar Hutomo,Ketua Umum GIPI Didien Junaedy,Ketua GIPI Jawa Barat Herman Muchtar,Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB) Faisal,Ketua MASATA DKI Jakarta Jeffrey Rantung.

Banyak hal yang dibahas dalam forum ini. Termasuk bagaimana pelaku industri pariwisata menghadapi perubahan atau tren pasca Covid-19 berlalu. Diantaranya kompetisi global dalam memperebutkan kue pariwisata diperkirakan akan berlangsung sengit.

Oleh sebab itu, beberapa hal mendasar harus dipersiapkan oleh pemerintah untuk membantu agar pelaku industri pariwisata tanah air bisa survive ditengah pandemi corona.

Sejauh ini yang dirasakan, alih-alih mempersiapkan recovery, beberapa regulasi yang seharusnya bisa membantu meringankan beban industri pariwisata saja belum dituntaskan pemerintah.

Seperti halnya kebijakan perbankan yang sudah jelas ditekankan Presiden Joko Widodo untuk bisa dijalankan secepatnya.

Terkait keluhan Astindo tadi, Fadjar Hutomo mengatakan cukup memaklumi dan sangat wajar sehingga pihaknya  akan merangkum keluhan ini sebagai catatan yang segera disampaikan kepada lembaga terkait.

"Dalam hal ini kami hanya bisa memfasilitasi untuk menjadi mediasi terhadap teman-teman yang menghadapi masalah di sektor perbankan," kata Fadjar-yang juga pernah 30 tahun bergelut di dunia perbankan.

Ditempat yang sama Ketua GIPI Jabar Herman Muchtar mengatakan persoalan perbankan tidak saja dihadapi anggota Astindo,tapi hampir semua lini industri pariwisata seperti perhotelan dan yang lainnya.

"Dilapangan kondisinya sudah sangat berat sekali. Kami berkali-kali melakukan komunikasi dengan pihak perbankan,tetapi selalu dijawab, keputusannya ada di bos-bos di Jakarta," kata Herman.

Sementara itu dari Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) Jawa Barat menyampaikan gagasan, perlunya dibuat aturan standar keamanan pertemuan (dalam konteks healty safety) agar setiap event yang diselenggarakan (outdoor/indoor) yang menggundang massa bisa memberikan rasa aman bagi pengunjung dan event organizer.

"Kami pikir aturan seperti ini penting, untuk memberikan rasa nyaman kepada wisatawan pasca Covid-19 ini," kata Fahrur Rosidi,Ketua PPJI Jabar.

Persaingan Global Pariwisata

Terlepas dari semua diskusi yang dibangun. Ada beberapa point penting dalam menghadapi recovery sekaligus kompetisi global ke depan.

Pertama, jangan terlambat dalam melakukan kegiatan Re-Branding untuk daya tarik Indonesia        secara umum dan Jabar  khususnya harus sudah dimulai. Peperangan kompetisi ditingkat internasinal sekarang sudah berjalan.

Kedua, Kemenparekraf sebaiknya tidak hanya menganggarkan untuk mengangkat 10 distinasi unggulan.

Ketiga, branding daya tarik di Jawa Barat harus lebih ditingkatkan untuk bisa merebut pasar wisatawan nusantara.

Keempat, mendorong agar semua Industri Pariwisata  termasuk pendukungnya seperti Airlines, transportasi darat dan lainnya harus menerapkan harga/tarif yang benar-benar bersaing dengan koneksitasnya di seluruh daerah di Indonesia. Sebab saingan rival terberat Indonesia adalah dunia,bukan hanya Singapura, Vietnam, Thailand, Korea dan Jepang.

Kelima, agar Industri pariwisata di Indonesia dapat menggeliat dan segera pulih kembali dalam masa recovery kedepan, pemerintah hendaknya dapat membantu supaya tetap  survive dan  keluar dari beban yang sangat berat sebagai akibat masa darurat Covid-19 ini.

Tidak ada yang tahu pasti sampai kapan kondisi darurat Covid-19 ini akan berakhir, akan tetapi gambar tentang Jawa Barat yang penuh pesona, bersih, tidak mahal dan aman haruslah terus dikampanyekan.

Biarkan Bali dengan pasar wisatawan manca negara (wisman)-nya karena core-nya memang disana,tetapi Jawa Barat akan menjadi daya tarik bagi wisatawan nusantara (wisnu).

(adh)