KLIKNUSAE.com  – Pengusaha hotel dan restoran di Kabupaten Sumedang yang tergabung dalam asosiasi PHRI mengeluhkan gencarnya penagihan pajak oleh pemerintah daerah.

Mereka menilai kebijakan tersebut belum berjalan adil. Ini karena banyak usaha serupa yang tidak memiliki izin justru masih bebas beroperasi tanpa tersentuh penertiban.

“Tentu ini menjadi tantangan berat bagi kami. Seharusnya pemerintah juga menertibkan akomodasi yang tak berizin seperti hotel, tapi tetap beroperasi,” ujar Rafika, perwakilan BPC PHRI Sumedang, dalam acara Rapat Koordinasi Wilayah (Korwil) IV PHRI Bandung Raya di Grafika Cikole, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 28 Agustus 2025.

Keluhan serupa juga datang dari pengusaha hotel dan restoran di Bandung Barat.

Ketua BPC PHRI Bandung Barat, Eko Suprianto, menyebut pemerintah daerah kini tengah gencar melakukan penagihan wajib pajak, termasuk kepada pelaku usaha ritel.

“Bahkan termasuk mini market-mini market sekarang juga sedang gencar dipungut pajak,” kata Eko.

Para peserta rapat Koordinasi Wilayah (Korwil) IV BPD PHRI Jawa Barat melakukan foto bersama usai mengikuti dikusi kepariwisataan di Jawa Barat, Kamis 28 Agustus 2025 di Grafika Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. (Foto: Kliknusae.com/Adhi)

Royalti Musik

Di sisi lain, Sekretaris BPD PHRI Jawa Barat, Herie Hermanie Soewarma, mengingatkan para pengusaha agar tidak terjebak isu di media sosial terkait royalti musik.

Menurutnya, meski beredar kabar bahwa hotel dan restoran kini bebas memutar musik tanpa biaya, peraturan resmi dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) masih berlaku.

“Di sosmed sedang ramai sekarang boleh memutar musik dan tidak akan dipungut biaya. Namun, ini kan sifatnya baru pernyataan. Sementara peraturan LMKN sendiri belum berubah dan masih dalam tahap revisi. Sehingga sewaktu-waktu bisa tetap ditagih,” ucap Herie.

Sementara itu Ketua PHRI Jawa Barat Dodi Ahmad Sofiandi juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih adil dalam menerapkan aturan perpajakan. Sekaligus menertibkan usaha-usaha akomodasi dan kuliner yang belum berizin.

"Hal ini penting, agar iklim usaha di sektor pariwisata tetap sehat dan berdaya saing," kata Dodi.

Rapat Korwil yang berlangsung dengan dihadiri para owner hotel dan restoran se-Bandung Raya tersebut juga membahas berbagai hal. ***