KLIKNUSAE.com – Ketua Umum GIPI Haryadi Sukamdani mengemukakan bahwa pelaku pariwisata di Indonesia masih akan menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu, yang menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana revisi Undang-undang Nomor 10/2009 tentang Kepariwisataan bisa segera terealisasi.

“Namun tampaknya, hal itu tidak akan bisa terwujud dalam waktu dekat ini. Saya memperkirakan revisi UU No 10 ini kemungkinan akan m undur, menunggu kepengurusan DPR RI yang baru,” kata Haryadi dalam acara Dialog Pariwisata bersama Gabungan Industri Pariwisata (GIPI) Jawa Barat dan PHRI Jabar, Minggu malam  26 Maret 203 di Hotel Asrilia.

Seperti diketahui, langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 10/2009 tentang Kepariwisataan mendapatkan dukungan penuh dari GIPI.

Suasana diskusi pariwisata menjelang buka puasa di Hotel Asrilia Bandung. Foto: Kliknusae.com/Ist

Menurut Haryadi, aturan tersebut sudah tak sesuai atau relevan dengan situasi dan regulasi yang ada saat ini. Sehingga diperlukan evaluasi untuk menyesuaikan perkembangan industri pariwisata.

Terlebih dengan  adanya perkembangan digitalisasi yang sangat merubah dari pola usaha di pariwisata dan juga perilaku konsumen yang juga berubah.

Oleh sebab itu,  sangat diperlukan reamandemen dari UU Nomor 10/2009.

Ditambahkan Ketua Umum GIPI Haryadi, urgensi perubahan UU Nomor 10/2009 adalah agar regulasi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan sektor pariwisata yang terus berkembang.

BACA JUGA: Sari Group Menggelar Kajian Munggahan Menjelang Ramadhan 1.444 H

Dan tidak menjadi hambatan bagi sektor pariwisata untuk berkembang dan berinovasi.

Berlangsung Dinamis

Selain itu, aturan tersebut dinilai terlalu umum sehingga diperlukan adanya pasal khusus yang membahas terkait pariwisata berkelanjutan.

Dialog yang diikuti para pengurus inti GIPI dan PHRI Jawa Barat, berlangsung cukup dinamis. Banyak hal yang disampaikan.

Khususnya, terkait dengan pengembangan sektor pariwisata pasca pandemic Covid-19.

BACA JUGA: Traveloka Dorong Transformasi Digital untuk Pengembangan Pariwisata Yogyakarta

Usai diskusi pariwisata tersebut, acara kemudian dilanjutkan dengan pembukaan Safari Ramadhan PHRI Jabar ke-31 2023.

Hadir dalam kesempatan  Ketua Dinas Pariwisara dan Kebudayaan Jawa Barat Benny Bachtiar,Ketua Kadir Jawa Barat Cucu Sutara, Ketua PHRI Jawa Barat Herman Muchtar.

Lalu hadir  juga Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  Kota Bandung Bapak  Nuzrul Irwan Irawan dan Kepala Pusat Pengembangan SDM kementerian Pariwisata dan Ekonomi (Parekraf) Fasial Kasim.

Sholat tarawih bersama usai pembukaan Safari Ramadhan {HRI Jabar ke-31. Foto: Kliknusae.com/Ist

Safari Ramadhan

Sementara itu dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan, PHRI Jawa Barat kembali meluncurkan program Safari Ramadhan.

Tahun ini memasuki ke-31  yang bertujuan mengkoordinir kegiatan Hotel dalam mengisi bulan Suci Ramadhan.

Safari Ramadhan ini juga sekaligus sebagai ajang silaturahmi dengan masyarakat umum maupun owner hotel dan kafe.

Pada saat bersamaan ada kegiatan pemberian santunan anak yatim, kaum dhuafa, dan masyarakat berkekurangan lainnya.

BACA JUGA: Investor Dijanjikan Kemudahan untuk Investasi Sektor Pariwisata

Peserta yang hadir dalam acara ini mencapai 250 yakni dari pengurus PHRI Jawa Barat, ketua-ketua BPC PHRI se-Jawa Barat, tokoh masyarakat, dewan penasehat, dewan pakar dan undangan lainnya.

Ketua PHRI Jawa Barat Herman Muchtar menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara Safari Ramadhan yang telah berhasil menghadirkan kembali program tahunan ini.

“Semoga selama menjalankan ibadah puasa ini, semua tetap diberikan kesehatan. Dan, saya juga menghimbau agar pada pelaksanaan Safari Ramadhan hari-hari ke depan, tetap bisa seramai ini,” katanya. ***