KLIKNUSAE.com – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyatakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan disambung hingga Surabaya.

Selama ini KCJB baru membuka rute Halim (Jakarta) ke Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Nantinya, ketika KCJB  sudah menyambung ke Kota Buaya itu maka jarak Jakarta-Surabaya bisa ditempuh hanya dalam waktu 4 jam.

Dengan hitungan waktu yang pendek tersebut, ini bisa bersaing dengan pesawat udara.

Adalah Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut wacana pembangunan  proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung-Surabaya.

BACA JUGA: Proyek Kereta Cepat Terancam Mangkrak, Kalau Tak Lakukan Ini

"Kereta cepat juga gitu kok, dibangun cuma Jakarta-Bandung banyak kok-nya, tapi kalau kita yakin ini akan kita bangun Jakarta-Surabaya (Kereta Cepat Jakarta Surabaya)," kata Budi Karya seperti dikutip Kliknusae.com dari Kompas, Sabtu 29 Oktober 2022.

Budi sendiri belum menjabarkan terkait tindak lanjut mengenai realisasinya, terutama sumber pendanaannya.

Rencana rute kereta cepat

Hanya saja, Budi Karya mengataka jika direalisasikan, maka kereta cepat akan menghubungkan sejumlah pusat-pusat ekonomi di Pulau Jawa.

Konsep pembangunan kereta cepat ini dimulai dari Jakarta, Kawarang, Bandung, Kertajati, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Madiun dan Surabaya.

BACA JUGA: Potensi Omset Kereta Cepat Jakarta-Bandung, 10 Miliar Per Hari

"Jadi kita kawal benar kereta cepat ini konsep perencanaannya sedang dilaksanakan sama-sama, jadi rencananya itu Jakarta, Karawang, Bandung, Kertajati, Purwokerto terus Yogjakarta, Solo, Madiun dan Surabaya. 4 jam mudah-mudahan bisa melaksanakan itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, landasan-landasan terkait rencana pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya ini harus dilaksanakan.

Ia mencontohkan, proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta sebelumnya sudah dibicarakan 15 tahun yang lalu dan baru kini berhasil dibangun.

"Jadi kita letakan dulu landasan itu, tahu MRT, itu sudah dibahas 15 tahun, pak Jokowi berani kita mulai pembangunan MRT dan terjadi dan bisa," ucap Budi.

BACA JUGA: Tahun Depan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rampung

Berjarak Hampir 800 Kilomter

Sebagaimana diketahui,  untuk rute Jakarta-Bandung memiliki jarak sepanjang 142 kilometer dengan biaya yang dikeluarkan mencapai ratusan triliun.

Sementara jarak Jakarta ke Surabaya mencapai hampir 800 kilometer.

Proyek kereta cepat didanai utang dari China dengan bunga 2 persen per tahun. Jauh lebih tinggi dibandingkan proposal Jepang yang menawarkan bunga 0,1 persen per tahun.

Utang itu akan ditanggung oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), konsorsium perusahaan yang sebagian besar sahamnya dikuasai PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), perusahaan patungan BUMN Indonesia.

BACA JUGA: Pertengahan 2022, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sudah Angkut Penumpang

Empat BUMN yang terlibat dalam proses pembangunan kereta kecepatan tinggi antarea lain Kereta Api Indonesia, Wijaya Karya, PTPN VIII, dan Jasa Marga.

Selain itu karena adanya pembengkakan biaya, APBN juga harus ikut menambal pembengkakan biaya atau cost overrrun agar proyak ini tak sampai mangkrak.

Pembengkakan Biaya Hingga Rp 114 Triliun

Sebagai informasi saja, biaya pembangunan mega proyek infrastruktur itu mengalami pembengkakan biaya menjadi 8 miliar dollar AS atau setara Rp 114 triliun.

Bahkan perhitungan lainnya, investasinya bisa bengkak lagi mencapai Rp 118 triliun.

BACA JUGA: Tol Cisumdawu, Kereta Cepat dan Mobil Listrik Jabar Selesai 2021

Angka tersebut membengkak dari rencana awal hanya sebesar 6 miliar dollar AS sesuai perhitungan pihak China.

Proyek ini juga seharusnya rampung pada 2019, namun diperkirakan baru selesai pada pertengahan 2023. Biaya pembangunan pun membengkak sehingga perlu disuntik APBN.

Melonjaknya biaya investasi kereta cepat kerja sama Indonesia-China bahkan juga sudah jauh malampaui dana pembangunan untuk proyek yang sama.

BACA JUGA: PTKAI Luncurkan KA Airlangga Jakarta-Surabaya, Ini Tarif dan Jadwalnya

Dimana, yang ditawarkan proposal Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), meski pihak Tokyo menawarkan bunga utang lebih rendah.

Agar proyek tidak sampai mangkrak, pemerintah Indonesia menambal sebagian kekurangan dana dengan duit APBN melalui skema penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN yang terlibat di proyek tersebut.

Penggunaan dana APBN untuk mendanai proyek kereta cepat sejatinya sudah mengingkari janji pemerintah.

Proyek ini dijanjikan akan digarap skema business to business tanpa campur tangan pemerintah. ***