BALI, Kliknusae.com - Semangat gotong royong seluruh stakeholders pariwisata di Provinsi Bali menuju kebangkitan industri pariwisata terus dilakukan.

Mulai dari campaign protokol kesehatan dalam program CHSE (Clean, Health, Safety & Environment) sejak beberapa bulan lalu hingga proses audit hingga saat ini.

Upaya tersebut digalakan dengan harapan  agar dapat berlanjut pada tahapan upaya pemulihan ekonomi ke depan.

Seiring dengan pendistribusian vaksin untuk menangkal COVID-19 yang telag tiba di Indonesia, maka saatnya pemerintah menentukan kemana dan sektor apa yang diprioritaskan untuk distribusinya pada tahap awal ini.

Tanpa mengabaikan azas pemerataan di tengah keterbatasan jumlah vaksin yang tersedia di periode kedatangan pertama ini, pemerintah dapat membuat pertimbangan yang tepat seiring dengan program pemulihan perekonomian di tengah masa pandemi ini.

Demikian benang merah yang bisa ditarik dari perbincangan Kliknusae.com, Jumat (11/12/2020) bersama Masyarakat Sadar Wisata (MASATA) sebagai komunitas pemerhati, pelaku dan pendukung industri kepariwisataan Indonesia.

Panca Rudolf Sarungu, Ketua Umum DPP MASATA. (Foto:Ist)

"Hal ini untuk menghindari ada yang sia-sia dari dengan apa yang telah dijalankan sebelumnya. Kami contohkan seperti di Bali, central hub industri pariwisata Indonesia yang telah mendunia sejak dulu, itu mesti menjadi prioritas utama untuk menyambung dari apa yang telah dijalankan pemerintah pusat untuk merangsang kebangkitan ekonomi bangsa seperti perhelatan dan pertemuan-pertemuan nasional. Jadi sektor pariwisata yang saat ini menjadi tumpuan pembangunan mesti diperhatikan sebagai prioritas utama," kata Panca Rudolf Sarungu, selaku Ketua Umum DPP MASATA.

Ketua DPD MASATA Bali I Made Ramia Adyana. (Foto:Ist)

Setali tiga uang, Ketua DPD MASATA Bali I Made Ramia Adyana menyampaikan bahwa usaha pariwisata di Bali sejak Juni 2020 lalu telah gencar menyiapkan sekaligus mengimplementasikan program protokol kesehatan CHSE sebagai bentuk antusiasme tinggi dalam menyongsong kebangkitan perekonomian.

Ada 3 program audit CHSE yang berlangsung di Bali yakni dilakukan oleh Pemprov dan Pemkab/Kota, dilanjutkan dengan program Kemenparekraf mulai Oktober lalu.

"Tercatat  mencapai 900-an tempat usaha seluruh Bali yang telah diaudit sehingga kesiapan kami di Bali ini perlu didukung secepatnya dengan pendistribusian vaksin anti COVID. Khususnya,  untuk tenaga kerja pariwisata sebagai garda terdepan dalam berinteraksi dengan wisatawan baik domestik maupun mancanegara," katanya.

Industri pariwisata sepakat bahwa tenaga medis yang terpenting didahulukan dalam hal vaksinasi mengingat selama ini mereka merupakan garda terdepan dalam tindakan penyelamatan dan penyembuhan pasien terpapar virus tersebut.

"Ini untuk memberikan rasa aman mereka dalam menjalankan tugasnya. Baru, setelah itut diikuti sektor pariwisata yang diberikan," kata Ramia-yang juga General Manager Sovereign Hotel Bali.

Sekretaris DPD MASATA Bali I Ketut Swabawa.(Foto:Ist)

Sekretaris DPD MASATA Bali I Ketut Swabawa  menambahkan bahwa program dana hibah pariwisata dari pemerintah pusat saat ini telah dialokasikan untuk reaktivasi usaha pariwisata.

"Saya mendukung jika vaksin didistribusikan ke sektor pariwisata secepatnya. Setelah audit CHSE untuk kesiapan beroperasinya usaha pariwisata, dana hibah pariwisata yang diterima Bali mencapai 1.2T juga agar tepat sasaran yakni sebagai modal kerja perusahaan yang telah menerima dana tersebut," tegas Swabawa.

Program vaksin pada sektor pariwisata akan mampu menciptakan public trust sebagai bentuk rasa aman untuk berwisata ke Bali.

"Saya yakin ini akan mampu sebagai akselerator pemulihan perekonomian di Bali," sambungnya.

MASATA  sendiri berharap hendaknya seluruh komponen pariwisata di Bali secara solid mendorong pemerintah agar mempertimbangkan usulan tersebut demi tujuan bersama untuk membangun kepercayaan dunia agar merasa aman datang ke Bali. (adhi)