JAKARTA, Kliknusae.com - Pemerintah DKI Jakarta tak mempersoalkan pejabat melakukan rapat di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria terakit dengan kegiatan meeting yang dilakukan beberapa dinas di DKI dengan  anggota Komisi B DPRD.

"Biasa rapat-rapat itu kan punya kita. Grand Cempaka itu kan memang biasa digunakan untuk rapat-rapat," kata Riza.

Dia mengatakan tak semua anggota DPRD ikut rapat di sana.

"Oh enggak, kan enggak semua anggota DPRD. Enggak sampai 800 orang kayaknya sih. Lagian kan tiap komisi beda-beda tempat," katanya kepada wartawan, Kamis (22/10/2020).

Riza mengatakan bahwa Hotel Grand Cempaka yang dipakai Komisi B DPRD juga milik Pemprov DKI Jakarta. Dengan demikian, dia merasa tak ada masalah jika hotel itu dipakai rapat DPRD.

Riza sendiri sebenarnya baru mengetahui Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat di puncak. Namun, dia tak mempermasalahkan jika para anggota legislatif ingin merasakan alam terbuka saat rapat.

"Ya saya belum tahu. Kan biasanya itu kenapa rapat di sana, karena mencari tempat yang lebih terbuka," kata Riza.

Anggota Komisi B DPRD DKI mengadakan rapat di hari Rabu (21/10) pukul 09.00 WIB. Agenda rapat itu tertuang dalam sebuah surat.

Agenda rapat ialah pembahasan dan pendalaman terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020.

Selain para anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, undangan ini diteruskan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha.

Kemudian Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta serta Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan DPRD DKI Hadameon Aritonang mengatakan anggota dewan butuh ruangan yang luas untuk rapat. Seluruh ruangan juga akan dibuka demi meminimalisir penularan virus corona.

Menurutnya, hal itu tak bisa dilakukan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih.

"(Rapatnya di) Grand cempaka. Alasannya perlu ruang terbuka untuk antisipasi penyebarluasan Covid aja. Semua jendela-jendela kita buka. Kalau kantor kan tertutup semua tak ada jendela, kaca semua. Kalau di sini kan bisa" kata Dame sebagaimana dikutip CNN Indonesia. (*/adh)