Kliknusae.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melakukan pertemuan dengan Gubernur Maluku Murad Ismail dan sejumlah Bupati dan Walikota Se-Provinsi Maluku guna membahas pembangunan infrastruktur transportasi untuk meningkatkan konektivitas di Provinsi Maluku.

Maksud dari pertemuan tersebut, untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Maluku pada Oktober lalu. Beberapa arahan Presiden yaitu terkait pengembangan Bandara Banda Neira, pembangunan pengembangan Bandara Mathilda Batlayeri Saumlaki, Bandara Dobo - Kepulauan Aru, dan terkait adanya laporan terjadinya persaingan tidak sehat pada program tol laut.

"Saya berinisiatif untuk mengundang Gubernur, Bupati, dan Walikota di Provinsi Maluku untuk mendengar dan berdiskusi terkait apa-apa masalah yang dihadapi rekan-rekan di daerah. Alhamdulillah banyak pendapat-pendapat yang berkaitan dengan konektivitas khususnya moda transportasi udara dan laut," papar Menhub Budi, dikutip dari laman Kemenhub.

Mengenai pembangunan di sektor transportasi udara, Budi menuturkan, Kemenhub akan membangun dan mengembangkan Bandara Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Bandara Mathilda Batlayeri Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bandara Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru yang selama ini hanya bisa didarati pesawat kecil yang biasa melayani rute perintis.

"Ada permintaan untuk memperpanjang runway bandara di Pulau Banda yang kita kenal dengan Banda Neira. Sekarang ini panjang runway baru 1000 - 1200 meter. Kita usahakan diperpanjang menjadi 1400 meter agar pesawat ATR-72 bisa mendarat disana," papar Budi.

Selain itu, Ia juga menyampaikan ada usulan dari Pemda Maluku untuk melakukan pembangunan bandara di Kabupaten Seram Barat dan Kabupaten Seram Timur. Terkait usulan ini Menhub akan mengkajinya terlebih dahulu.

Sedangkan di sektor transportasi laut, Budi menuturkan, akan merevitalisasi dan mengoptimalkan kapal-kapal yang sudah beroperasi di Maluku, mengingat konektivitas melalui laut sangat dibutuhkan masyarakat di Maluku.

"Kita akan mengoptimasikan kapal-kapal yang ada di sana. Saat ini ada 4 kapal, kita sudah bangun 1 kapal dan kita akan tambahkan 1 kapal, jadi akan ada 6 kapal baru yang dioperasikan. Kita akan berikan pengelolaannya ke BUMD," tuturnya.

Masukan lain yang diterima Menhub, yaitu terkait dengan pembangunan sejumlah dermaga. Soal ini, Menhub Budi telah menugaskan Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk mensurvey kemungkinan dibangunnya dermaga.

Kemudian terkait dengan pelaksanaan program tol laut di Maluku, Budi mengatakan, untuk menghilangkan adanya persaingan tidak sehat, ia mendorong pihak Pemda Maluku untuk dapat menempatkan 1 orang perwakilan, misalnya di Surabaya, Jawa Timur.

"Selama ini rupanya ada masalah hubungan yang kurang baik, sehingga pada saat meminta kebutuhannya ke Surabaya, barangnya sudah habis. Dengan menempatkan perwakilan di sana (Surabaya) nantinya semua kabupaten di Maluku dapat mendaftarkan kebutuhanya dan kita akan berikan prioritas kepada permintaan tersebut untuk dibawa melalui Kapal Tol Laut," kata Budi.

Di Provinsi Maluku sendiri, saat ini terdapat sejumlah infrastruktur transportasi seperti 12 bandara dengan 8 rute perintis dan 7 rute komersial. Pada angkutan penyeberangan terdapat total 31 pelabuhan penyeberangan yang beroperasi di Provinsi Maluku dengan 66 lintas penyeberangan (4 lintas komersial, 62 lintas perintis) yang dilayani 25 unit kapal (8 unit komersial, 17 unit perintis). Kini terdapat 3 trayek Tol Laut yang melayani di Provinsi Maluku dengan 9 pelabuhan singgah, yaitu Kisar, Moa, Larat, Tepa, Namrole, Namlea, Saumlaki, Dobo, dan Elat.

Terkait hal ini, Pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2018 tentang strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal, salah satunya Provinsi Maluku. Melalui berbagai pembangunan yang dilakukan Pemerintah, diharapkan dapat menurunkan kesenjangan intrawilayah Kepulauan Maluku serta mendorong Maluku sebagai lumbung ikan nasional.*** (IG)