Klik nusae - Kota Bandung belum lama ini meraih penghargaan bergengsi sebagai Kota Pariwisata terbaik di Indonesia versi Majalah Tempo Grup. Pencapaian yang luar biasa, mengingat penghargaan ini merupakan kedua kali.

Sebelumnya pada 2018, Kota Bandung juga meraih penghargaan kota terbaik untuk kategori pariwisata,Indonesia Attractivness Award (IAA).

Penghargaan tersebut melengkapi 349 penghargaan yang telah diraih selama kurun waktu tahun 2013-2019.

Penghargaan ini tidak datang begitu saja. Sebelum memberikan penghargaan, penyelenggara meriset dengan melibatkan investor dan publik.

Riset tersebut untuk memperoleh data mengenai daya tarik di sektor investasi, infrastruktur, layanan publik, dan pariwisata.

Riset ini juga dilakukan kepada 48 nominator tingkat Kabupten, Kota dan Provinsi di seluruh Indonesia.

Penghargaan tersebut tentu menjadi modal  bagi pemerintah Kota Bandung untuk lebih menggenjot kunjungan wisatawan ke kota ini.

Memang, saat ini tantangan besar yang dihadapi Pemkot Bandung  adalah dipindahnya rute penerbangan domestik dari Bandara Husein Sastranegara Bandung ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati.

Jika sebelumnya, para wisatawan bisa direct langsung ke Kota Bandung, namun sekarang harus berputar terlebih dahulu ke Kertajati yang jarak tempuhnya mencapai 165 kilometer (km) atau 2 jam 45 menit melalui Jl. Tol Purbaleunyi dan Jl. Tol Cikopo - Palimanan.

Tak ada pilihan bagi Pemkot Bandung, selain harus melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam mengembangkan destinasi wisata.

Elemen pendukung tersebut bisa datang dari asosiasi industri pariwisata,apakah itu akomodasi (hotel), jasa perjalanan wisata (travel), jasa transportasi wisata (PO Bus), himpunan pemandu wisata,pelaku UMKM dan badan promosi daerah.

Terakhir ini menjadi  penting mengingat keberadaan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) memiliki peran besar dalam meningkatkan citra kepariwisataan.

Sektor pariwisata sangat membutuhkan tata kelola pengenbangan yang lebih kreatif, inovatif, profesional dan berkelanjutan.

Lalu, bagaimana dengan keberadaan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung (BP2KB)  yang sejak dibentuk pada tahun 2016 hingga sekarang ibarat "hidup segan mati tak mau".

"Iya, sejak saya dilantik, anggaran untuk BP2KB tidak dikeluarkan lagi. Pertama,  karena bertepatan dengan keluarnya peraturan bahwa untuk anggaran promosi daerah tak bisa lagi menggunakan dana hibah," kata Ketua BP2KB Kota Bandung, Budijanto Ardiansjah, kepada Klik nusae,Selasa (23/7/2019)

Oleh sebab itu, perlu ada jalan keluar dalam pembiayaan badan promosi pariwisata daerah agar program-program yang dipersiapkan bisa berjalan seperti yang diharapkan.

"Begini, kalau yang saya tangkap ketika Wali Kota masih di jabat Pak Ridwan Kamil bahkan sudah menjadi gubernur, beliau masih menyampaikan bahwa dari hasil evaluasi penyelenggaraan BP2KB terdahulu, sekian dana yang dikucurkan itu tidak maksimal hasilnya," ungkap Budijanto.

Pria yang juga Ketua DPD Asita Jabar dan Wakil Ketua Umum DPP Asita Indonesia ini mendeskripsikan dana BPPD yang dikucurkan itu terkesan hanya untuk jalan-jalan saja.

Akibatnya,lanjut Budi,ketika kepengurusan yang baru kesulitan mengajukan anggaran menemui kesulitan. Padahal proposal dan program kerja promosi sudah disiapkan.

"Diajukan lewat Dinas Pariwisata, mentok juga. Saya tidak menyalahkan wali kota atau dinas. Yang jelas di zaman kepengurusan saya ini tidak anggaran, sehingga kita pun tak bisa bergerak dan berbuat apa-apa," kata Budi.

Menyitir Menteri Pariwisata, kata Budi, maju mundur suatu daerah dalam pengembangan sektor pariwisata tergantung dari komitmen CE0 daerahnya.

"Bagi kami sih, menunggu saja. Sebagai pelaku industri pariwisata tentu kami menginginkan Kota Bandung lebih maju lagi," katanya.

Menurut Budi, dalam membangun pariwisata ada tiga point yang harus diperhatikan. Pertama, pengembangan destinasi. Kedua, penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan terakhir promosi.

"Jadi kalau suatu daerah merasa tidak perlu melakukan promosi ya, siap-siap ditinggalkan. Lihat daerah-daerah lain, begitu gencar berpromosi. Yogjakarta,Banyumas, bahkan Bali yang menjadi barometer pariwisata nasional tetap terus melakukan promosi," ungkap Budi.

Budi sendiri merasa prihatin bahwa BP2KB selama ini hanya difungsikan sebagai badan serimonial saja.

"Seharusnya kami itu diajak untuk berpikir untuk membuat program. Bukan sekedar diundang untuk menghadiri acara-acara serimonial saja," tandas Budi.

Kepenguruan BP2KB dikukuhkan pada tahun 2016 dan akan berakhir 2020.

(adh)