Perwakilan Kemenkeu Punya Peran Penting Menjaga Kesehatan Fiskal

JELAJAH NUSA - Kementerian Keuangan menghadapi tahun fiskal 2018 mulai terjun ke setiap Provinsi memberikan arahan, pembinaan dan evaluasi kinerja serta pertumbuhan ekonomi regional.

Kepala  Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat, Nuning Sri Rejeki mengemukakan, sebagai perpanjangan dari Kementerian Keuangan, Perwakilan Kemenkeu Jawa Barat memegang peranan penting dalam menjaga kesehatan fiskal di Jawa Barat.

Dalam penyampaiannya kepada media,belum lama ini di Gedung Keuangan Negara Bandung, Nuning mengemukakan, secara umum kinerja Perwakilan Kemenkeu Jawa Barat bertumbuh pada level yang cukup tinggi.

Pada triwulan III 2017, pertumbuhan  ekonomi regional Jawa Barat berada pada angka 5,19 dan laju inflasi tahun kalender year to date (Januari- Nopember) 2017 sebesar 3,06% dan laju inflasi dari tahun ke tahun year on year Nopember 2017 terhadap Nopember 2016 tercatat sebesar 3,42%.

Hal itu, kata Nuning, menunjukkan peran APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal dapat berjalan secara kredibel, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Sementara Ditjen Kekayaan Negara  pada 2017 melaksanakan program Penilaian Kembali Barang Milik Negara (Revaluasi aset BMN) yang didasari hasil Rapat Kerja Komisi XI DPR RI yang meminta Menteri Keuangan untuk melakukan revaluasi BMN yang akan digunakan kembali (roll over) sebagai dasar penerbitan underlying asset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II Adjat Djatnika, menjelaskan, pelaksanaan APBN Perubahan 2017 di Jawa Barat menunjukkan posisi menggembirakan, pada sisi pendapatan mau pun belanja Realisasi pendapatan negara dari perpajakan dan bukan pajak mencapai Rp. 105,4 triliun.

Penerimaan pajak dari 3 Kantor Wilayah DJP di Jawa Barat mencapai Rp. 71,8 triliun atau sekitar 92,7% darj target Rp. 77,4 triliun.

Dibanding dengan realisasi tahun lalu, penerimaan pajak di Jawa Barat tumbuh 8,17%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh jenis Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan 28,5% dan Pajak Pertambahan Nilai 24,6%.

Pada Gelaran Press Conference Sosialisasi Kinerja Pelaksanaan APBN 2018 ini hadir pula Kepala Kanwil DJPB Jabar Yuniar Yanuar Rasyid,  Kakanwil DJBC Syaefulloh Nasution, Kakanwil DJP Jabar Yoyok Satiotomo, Kakaneil DJP Jabar III Mohammad Isnaeni dan Kepala Balai Diklat Keuangan Cimahi Endang Widajati.

(han)

Share this Post:

Berita Lainnya

E-Magazine Nusae